Tondoh, Kutai Barat, 21 April 2026 — Pemerintah Kampung Tondoh kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk triwulan pertama, mencakup periode Januari hingga Maret Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk komitmen transparansi kepada masyarakat.
Acara penyaluran dibuka oleh Sekretaris Kampung Tondoh, Andi Nul Ermyati, yang menyampaikan bahwa jumlah penerima BLT tahun ini mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kini menjadi 11 KPM.
“Pengurangan ini terjadi karena adanya penyesuaian anggaran Dana Desa serta hasil musyawarah yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Petinggi Kampung Tondoh, Rendi Saputra, dalam sambutannya menegaskan bahwa proses penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah bersama dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dengan bijak.
“Nominal bantuan masih sama, yaitu Rp300.000 per bulan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Gunakanlah sebaik mungkin karena kebijakan bantuan ini dapat berubah setiap tahunnya,” ujarnya.
Sekretaris Kampung Tondoh, Andi Nul Ermyati, bersama Petinggi Kampung Tondoh, Rendi Saputra, saat membuka kegiatan dan memberikan sambutan pada penyaluran BLT, sekaligus menyampaikan penyesuaian jumlah penerima serta mengimbau masyarakat agar memanfaatkan bantuan secara bijak.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah kampung berupaya menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap proses penyaluran bantuan sosial.
Sementara itu, perwakilan Lembaga Adat, Sukran, menyampaikan apresiasi atas pemahaman masyarakat terhadap pengurangan jumlah penerima BLT. Ia menilai tidak adanya protes dari masyarakat menunjukkan meningkatnya kesadaran dan keadilan sosial.
“Kami bersyukur masyarakat bisa memahami kondisi ini. Penerima bantuan saat ini memang mereka yang benar-benar membutuhkan. Harapannya, bantuan ini digunakan untuk kebutuhan penting, bukan untuk hal yang tidak perlu,” ungkapnya.
Penyaluran BLT ini tidak hanya menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi contoh praktik tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, partisipatif, dan tepat sasaran.
Dengan adanya keterbukaan informasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Kampung Tondoh berharap kepercayaan masyarakat terus meningkat serta bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerima.
