Tondoh, Kutai Barat, 21 April 2026 — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Kampung Tondoh berlangsung secara terbuka dan disertai penjelasan menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan pengurangan jumlah penerima.
Perwakilan Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat (PEM-P), Ramli, menegaskan bahwa BLT merupakan bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, jumlah penerima sangat bergantung pada kondisi anggaran desa.
“Penurunan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk BLT. Oleh karena itu, jumlah penerima berkurang dari sebelumnya 30 KPM menjadi 11 KPM,” jelasnya di hadapan warga.
Ia juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran desa harus dibagi ke berbagai kebutuhan, termasuk belanja pegawai dan pembangunan. Sebagian anggaran bahkan telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal kampung menjadi terbatas.
Selain itu, Ramli memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kriteria penerima BLT, di antaranya lansia, penyandang disabilitas, penderita penyakit menahun, serta warga yang benar-benar tidak mampu dan tidak menerima bantuan lain seperti PKH.
“Penentuan penerima dilakukan berdasarkan data yang valid dan hasil pendataan kampung. Ini penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” tambahnya.
Sementara itu, staf Kecamatan, Sumitro, mengingatkan pemerintah kampung agar mengelola anggaran secara disiplin dan sesuai aturan. Ia juga mendorong percepatan pelaksanaan program kampung, baik fisik maupun nonfisik.
“Kegiatan kampung harus segera dilaksanakan agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat. Gunakan anggaran sesuai peruntukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai kebijakan anggaran desa. Transparansi yang dilakukan Pemerintah Kampung Tondoh bersama pihak Kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
